Kebijakan Dan Manajemen Publik Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dan Daerah


Rabu, 05 Mei 2018, Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara dan Pemerintah Kota Batam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ruang Aula Gedung Y Kampus Universitas Putera Batam. Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Gintoyono Batong, SE., MM. selaku Asisten Ekonomi & Pembangunan Pemerintah Kota Batam, Amri Setiawan, S.Sos. selaku Kasubag Kerja Sama Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Batam, Rektor Universitas Putra Batam Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Suhardianto, S.Hum., M.Pd., Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Amrizal, S.Kom., M.SI., Ketua Program Studi Administrasi Negara Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si., Pejabat Struktural dan Dosen di lingkungan Universitas Putera Batam, serta Mahasiswa Universitas Putera Batam.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kota Batam dan Universitas Putera Batam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di antara kedua belah pihak, meningkatkan kinerja birokrasi serta rekomendasi kebijakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Setelah rangkaian acara penandatangan MoU selesai, acara dilanjukan dengan seminar yang bertajuk `Kebijakan dan Manajemen Publik dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan Daerah`. Seminar ini mengelaborasi posisi kebijakan dan manajemen publik dalam sistem pemerintahan negara dan daerah. Gintoyono Batong, SE., MM. selaku narasumber yang mewakili Pemerintah Kota Batam mengatakan bahwa perlu adanya sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membangun suatu bangsa dan daerah termasuk dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. dan Riko Riyanda, S.IP., M.SI. selaku pengamat kebijakan Kota Batam mengatakan bahwa premis kebijakan publik yang menentukan daya saing bangsa dan daerah hendaklah dijadikan landasan filosofis pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan agar kebijakan yang diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi benar-benar dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dengan demikian daya saing daerah dan bangsa dengan sendirinya akan meningkat. Setelah narasumber selesai menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. (BBY)

Kerja Sama