Kebijakan Dan Manajemen Publik Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dan Daerah
Rabu, 05 Mei 2018, Universitas
Putera Batam Program Studi Administrasi Negara dan Pemerintah Kota Batam
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ruang Aula Gedung Y Kampus Universitas
Putera Batam. Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Gintoyono Batong, SE., MM. selaku Asisten Ekonomi & Pembangunan Pemerintah Kota Batam, Amri Setiawan,
S.Sos. selaku Kasubag Kerja Sama Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah
Kota Batam, Rektor Universitas Putra Batam Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP., Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Humaniora Suhardianto, S.Hum., M.Pd., Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Amrizal, S.Kom., M.SI., Ketua Program Studi Administrasi Negara
Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si., Pejabat Struktural dan Dosen di lingkungan Universitas
Putera Batam, serta Mahasiswa Universitas Putera Batam.
Kerja sama ini bertujuan untuk
meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kota Batam dan Universitas Putera
Batam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di antara kedua belah
pihak, meningkatkan kinerja birokrasi serta rekomendasi kebijakan melalui
kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Setelah rangkaian acara
penandatangan MoU selesai, acara dilanjukan dengan seminar yang bertajuk `Kebijakan dan Manajemen Publik dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan
Daerah`. Seminar ini mengelaborasi posisi kebijakan dan manajemen publik dalam
sistem pemerintahan negara dan daerah. Gintoyono Batong, SE., MM. selaku narasumber
yang mewakili Pemerintah Kota Batam mengatakan bahwa perlu adanya sinergitas
antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membangun suatu bangsa
dan daerah termasuk dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah
daerah. Selanjutnya Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. dan Riko Riyanda,
S.IP., M.SI. selaku pengamat kebijakan Kota Batam mengatakan bahwa premis
kebijakan publik yang menentukan daya saing bangsa dan daerah hendaklah
dijadikan landasan filosofis pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan agar
kebijakan yang diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi benar-benar dapat
menyelesaikan masalah-masalah publik. Dengan demikian daya saing daerah dan
bangsa dengan sendirinya akan meningkat. Setelah narasumber selesai menyampaikan
materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. (BBY)